print

Deskrispi Perizinan

Nama Kegiatan : PERMOHONAN SURAT IZIN KERJA KERUK (SIKK)
Peraturan :
  • 1. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi
  • Persyaratan :
      ADMINISTRASI
    • 1. Akta Pendirian Perusahaan;
    • 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    • 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan

    • TEKNIS
    • 1. Surat keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
    • 2. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
    • 3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikeruk;
    • 4. Untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
    • 5. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
    • 6. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
    • 7. Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
    • 8. Peta situasi (lokasi keruk) dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
    • 9. Rekomendasi dari Syahbandar setempat terhadap aspek Keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;

    • 1. Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan (meterai 6000);
    • 2. Studi Kelayakan yang paling sedikit memuat :
    • 3. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
    • 4. Referensi bank Nasional atau bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima puluh triliun rupiah).

    Diterbitkan Oleh : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
    Lama Proses : 7 Hari Kerja
    Masa Berlaku : PM 136 ( Paling Lama Maksimal 4 Tahun)
    Biaya (PNBP) : Rp. 1.500.000
    Tidak terdapat Flowchart

    PENGAJUAN PERIZINAN