print

Deskrispi Perizinan

Nama Kegiatan : IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)
Peraturan :
  • 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
  • Persyaratan :
      ADMINISTRASI
    • 1. Akta Pendirian Perusahaan;
    • 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    • 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan
    • 4. Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan (Meterai Rp. 6000);

    • TEKNIS
    • 1. Surat keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
    • 2. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
    • 3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
    • 4. Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau sesuai ketentuan yang berlaku;
    • 5. Peta Laut situasi lokasi reklamasi yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

    • 1. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi (Meterai Rp. 6000);
    • 2. Surat pernyataan bahwa lahan hasil reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Meterai Rp. 6000);
    • 3. Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
    • 4. Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, atau
    • 5. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
    • 6. Studi Kelayakan yang paling sedikit memuat:
    • 7. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir.
    • 8. Referensi bank Nasional atau bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000 (Lima puluh triliun rupiah).

    Diterbitkan Oleh : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
    Lama Proses : 7 Hari Kerja
    Masa Berlaku : PM 136 ( Paling Lama Maksimal 4 Tahun)
    Biaya (PNBP) : Rp. 1.500.000
    Tidak terdapat Flowchart

    PENGAJUAN PERIZINAN