print

Deskrispi Perizinan

Nama Kegiatan : PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS
Peraturan :
  • 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
  • 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1401)
  • 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016
  • Persyaratan :
    • 1. Akta Pendirian Perusahaan beserta Akta Perubahannya bila ada
    • 2. Ijin Usaha Pokok (IUP) dari instansi terkait
    • 3. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar, terdiri dari a. Laporan kondisi keuangan (neraca) ; b. Laporan kinerja keuangan (laporan laba rugi) ; c. Laporan perubahan dalam aktiva (ekuitas).
    • 4. Letak lokasi dilengkapi dengan koordinat geografis digambarkan dalam peta laut beserta titik lokasi pelabuhan umum terdekat dan Terminal Khusus di sekitarnya.
    • 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • 6. Persyaratan kepemilikan modal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidan Transportasi, bahwa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kepemilikan modal berupa modal disetor paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)
    • 7. Referansi bank nasional atau bank swasta yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)
    • 8. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian lokasi Tersus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
    • 9. Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor UPP terdekat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei
    • 10. Rekomendasi Gubernur setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
    • 11. Surat Permohonan sesuai contoh 1 pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011
    • 12. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 dari pemohon yang menyatakan bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain
    • 13. Studi Kelayakan

    Diterbitkan Oleh : Menteri Perhubungan
    Lama Proses : 14 Hari Kerja
    Masa Berlaku : Paling Lama Maksimal 3 Tahun
    Biaya (PNBP) : Rp. 1.500.000
    Tidak terdapat Flowchart

    PENGAJUAN PERIZINAN